Analisa Hubungan Kita dengan Orang-Orang Islam Dalam Rangka Pancasila yang Sedang Membangun

  • NEGARA DAN KETATANEGARAAN
      1. Negara ialah organisasi masyarakat manusia yang paling luas cakupannya dan berdaulat (souverein) untuk mengatur kerjasama antar manusia, atas dasar norma-norma tertentu dan mangarah kepada tujuan tertentu. Dasar Negara Republik Indonesia ialah Pancasila, dan tujuannya dirumuskan dalam Pembukaan UUD 45: merdeka, bersatu, berdaulat (untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia), adil dan makmur (nasional: kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; internasional; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial).
      2. Tata negara ialah susunan pemerintahan negara sebagai organisasi masyarakat bangsa.
        Kerjasama ketatanegaraan melihat koperasi dalam menyelenggarakan organisasi negara, dalam pembagian pekerjaan, dalam fungsi-fungsinya, horizontal dan vertikal, kewibawaan dan delegasinya, ketaatan dan koordinasinya. Juga merangkum hak dan kewajiban warganegara serta penduduk dalam segi pribadi maupun dalam organisasi-organisasi sosialnya.
      3. Hukum tatanegara ialah hukum yang menyelenggarakan peraturan (norma) yang tetap bagi organisasi masyarakat bangsa negara.

 

  • ORGANISASI MASYARAKAT BANGSA (NEGARA) MERUPAKAN SISTEM SOSIAL

Yang kita maksud dengan sistem pada umumnya ialah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang bekerjasama dalam persatuan untuk mencapai tujuan-tugas tertentu. Sistem sosial, misalnya, negara, diorganisir sekitar lima problema fungsional :

          1. Bagaimana mempertahankan pola organisasi (pattern maintenance)?
          2. Bagaimana mengatasi ketegangan-ketegangan dalam organisasi (tension, management)?
          3. Bagaimana melakukan kebijaksanaan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan (adaptation management)?
          4. Bagaimana mencapai atau mewujudkan tujuan (goal management).
          5. Bagaimana mempertahankan integrase atau persatuan (integration maintenance)?

(vide H. M. Turney-High, Man and System, pag. 268-282).

  • PROBLEMA GOLONGAN ISLAM DALAM KETATANEGARAAN (PADA UMUMNYA)
  1. Islam adalah agama yang militan
  2. Islam pada hakikatnya dan dalam tujuannya: teokratis dan totaliter. Perundang-undangan, pemerintahan dan peradilan harus dijalankan menurut Syari’ah Islam.Dalam Al-Qur’an sebenarnya ada ayat-ayat yang menganjurkan toleransi, misal. Surat III Al-Imran, 85 :“Katakanlah: kami berikan kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, dan Ismail, dan Ishaq dan Jakub serta anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan nabi-nabi lainnya dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan antara orang-orang dari pada mereka, dan kami menyerahkan diri kepadaNya”. Sebaliknya kita juga mengetahui nada dari Surah IX Al-Taubah 5 :“Maka apabila telah habis bulan-bulan yang terhormat itu, hendaklah perangi orang-orang musyrik di mana-mana kamu berjumpa dengan mereka, hendaklah ambil orang-orang itu menjadi tawanan, dan kepunglah mereka dan duduklah sambil mengintip mereka pada tiap-tiap jalan yang dilaluinya. Jika mereka tobat dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat, maka biarkanlah jalan mereka, sesungguhnya Allah pengampun dan penyayang”.Tafsiran antara kaum Muslimin tentang toleransi dan fanatisme dalam Islam dapat dikatakan berlain-lainan.
  3. Dalam perjalanan Sejarah kedudukan Ahl ul Dimma (kaum perjanjian), yaitu Ahl ul Kitab, di mana tergolong orang Kristen, dalam negara Islam labil, dengan restriksi-restriksi dan pembayaran pajak khusus (sebagian dari pada panen). Ada kecenderungan pada Islam untuk meringankan kepentingan golongan minoritas. Di Indonesia hal itu ternyata dari Dakwa, publikasi-publikasi dan tindakan-tindakan.
  4. Hanya saja hendaknya kita menyadari bahwa dalam sejarah perkembangan Kerajaan Islam, Kristendom juga tidak amat toleran.
  5. Lain dari pada itu intoleransi Islam juga dikobarkan karena imperialisme oleh negara-negara barat, yang oleh negara-negara Islam dianggap negara-negara Kristen. Dalam hal ini Islam mengidentifikasikan diri dengan nasionalisme.
  6. Berkobarnya intoleransi dapat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-religius:
    1. Aspirasi politik
    2. Nasionalisme
    3. Mempertahankan kedudukan sosial (sebagai mayoritas)
    4. Kepentingan-kepentingan golongan sendiri etc.

(Bandingkan J. Verkuyl, Enkele especten etc. J. M. J. Schepper, Vrijheid van godsdienst etc.)

  • PEMBENTUKAN NEGARA MODERN-DEMOKRATIS, NEGARA HUKUM ATAS DASAR PANCASILA (Lihat lampiran I, II, dan III)

Menghadapi pertentangan antara golongan-golongan agama, dilihat dari sudut ketatanegaraan maka kita harus berusaha mendorong dan menarik semua golongan untuk membangun negara modern, demokratis yang merupakan Negara Hukum. Dalam usaha pembangunan Negara Modern ini kita harus dapat menyemangatkan dan menyerentakkan seluruh kegiatan golongan-golongan bangsa sebagai satu sistem sosial yang berdasarkan Pancasila dan menuju ke masyarakat bangsa yang adil dan sejahtera, baik, nasional maupun internasional baik kebendaan maupun rohaniah.

Usaha ini menuntut dari pada kita penafsiran Pancasila, Demokrasi Pancasila, Negara Hukum dan UUD 45 sebagai dasar, kader dan tujuan bagi pembangunan Negara Modern. Penafsiran unsur-unsur tersebut harus kita perjuangkan sehingga memperoleh konsensus dari semua pihak. Dalam penafsiran itu kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat mengikuti interpretasi yang historis (khususnya wetshistoris) saja, melainkan juga yuridis sistematis, sosiologis nasional dan universal internasional. Misal, Interpretasi Pancasila tidak cukup dilihat dari sejarah terjadinya, pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila, melainkan harus ditempatkan dalam seluruh Pembukaan UUD 45, dan pengungkapannya dalam batang tubuh UUD 45 serta perkembangan sejarah konstitusional kita, perkembangan masyarakat bangsa Indonesia dalam pembangunan dan modernisasi, perkembangan internasional, sebagai anggota PBB dan janji ssebagai anggota PBB untuk memajukan penghormatan dan pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan asasi (Preambel Universal Declaration of Human rights, ps, 55, 56 dari Charter of the United Nations)

Interpretasi yang luas demikian berlaku pula terhadap Demokrasi Pancasila, Negara Hukum dan UUD 45 (umumnya, hukum konstitusional)

  • USAHA-USAHA LEBIH TERPERINCI

Usaha membangun Negara Demokrasi dan Negara Hukum atas dasar Pancasila adalah usaha umum untuk memperoleh dasar dan bingkai bagi masyarakat bangsa yang tata damai, adil dan sejahtera dengan ketenteraman untuk membangun kebudayaan modern dengan memperhitungkan asas kebudayaan asli.

Dalam dasar dan kader tersebut, kita selanjutnya, baik memperhatikan dan bertindak untuk :

          1. Intergration management,, yang dimulai dengan saling mengenal dan kerjasama antara “opinie-lerders” kita yang kemudian makin menurun ke taraf yang lebih bawah
          2. Pattern Maintenance
          3. Membangkitkan dan memupuk kesadaran bernegara, di mana volkegemeenschap lain dari pada godsdienstige gemeenschap, nationale gemmenschap dibedakan daripada Islamitische atau Christelijke atau Katholieke atau Hindu-Buddhische gemmenchap
          4. Modern Demokratsche Rechtsstaatsopbouw. Dalam hal ini anggota-anggota DPRS, MPRS, LPHN, pemerintah kita dapat menganjurkan kodifikasi hukum darurat secepat-cepatnya, untuk memperoleh kepastian hukum. Di samping, pengadilan yang bebas dan tidak memihak serta administrasi pengadilan dan pemerintahan yang memadai

Pendidikan dan pengajaran diarahkan antara lain kepada pembentukan kewarganegaraan untuk Gagasan Negara yang modern itu. Mass-media pula harus dimanfaatkan ke arah yang sama yang lebih tegas dan efektif.

Pettern (pola) negara kita, sebagai keseluruhan norma-norma dan yang diungkapkan dalam Pancasila, Demokrasi Pancasila, Negara Hukum dan konstitusi itu harus kita petahankan dan perkembangkan.

Tension-management

Ketegangan-ketegangan antar golongan harus diberi outlet dalam bidang politik internasional, kerjasama pembangunan (modernisasi), terhadap soal-soal nasional yang lain-lain.

Adation management

Kita sebagai bangsa dan negara harus selalu menyesuaikan diri terhadap perkembangan negara-negara dalam Asia Tenggara, Asia Afrika dan dunia umumnya. Kita mengikuti politik yang bebas dan aktif yang mencari kepentingan nasional dalam tata damai, keadilan sosial, dan kerjasama internasional.

Goal management

Kita harus turut menyadarkan seluruh bangsa akan tujuan negara Republik Indonesia seperti yang diungkapkan dalam Pembukaan UUD 45 : merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

 

Salatiga, 7 Oktober 1969